Website ini Merupakan Standarisasi Website Badan Peradilan Dibawah Naungan Mahkamah Agung Sesuai Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ONLINE

PINTASAN APLIKASI


Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ciamis
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Berperkara Secara Online
Merupakan media elektronik untuk pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri
Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum
Silahkan tekan gambar untuk mengetahui Jadwal Sidang di Pengadilan Negeri Ciamis
Informasi Peraturan, Surat Keputusan dan dokumentasi Hukum Mahkamah Agung RI
Informasi Peraturan, Surat Keputusan dan dokumentasi hukum Pengadilan Negeri Ciamis
Laporkan..! Jika ada tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai/aparat Pengadilan Negeri Ciamis
Merupakan sebuah upaya dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum, terutama bagi masyarakat kecil
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengumuman Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung

Keputusan Mahkamah Agung

Pengumuman Badilum



DAFTAR DENDA TILANG Pengadilan Negeri Ciamis


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Ciamis berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Ciamis.

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographySistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut







Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas