PDF Print E-mail

Perpres Pengadaan Baru Diyakini Mampu cegah Korupsi


Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Perpres ini diyakini menjadi salah satu langkah untuk melakukan pencegahan korupsi dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (PB/JP). Demikian disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo, di Jakarta, Rabu (8/8).


Agus mengatakan, perubahan Perpres ini bertujuan untuk menghilangkan bottlenecking dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat serta memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan. Dalam Perpres No. 70 Tahun 2012, setiap Kementerian/Lembaga/Departemen wajib untuk membuat rencana umum pengadaan dan rencana penarikan. (hukumonline.com)


“Sehingga jika penggunaan anggaran tidak sesuai dengan rencana umum tetapi dana tidak dapat dikembalikan, maka hal ini mempermudah untuk mendeteksi adanya praktik korupsi,” kata Agus.


Selain itu, Perpres ini mewajibkan setiap K/L/D melaksanakan pengadaan di awal tahun anggaran sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), memperluas jaringan e-katalog untuk barang-barang yang spesifikasi dan harganya jelas di pasaran serta menaikkan nilai pengadaan langsung untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya hingga Rp200 juta, yang semula hanya Rp100 juta.


Masing-masing K/L/D juga wajib mengumumkan hasil pengadaan langsung ini di website masing-masing. “Naiknya nilai pengadaan barang atau jasa ini karena  nilai sebelumnya terlalu kecil. Perpres ini juga mengatur penambahan metode pelelangan terbatas untuk pengadaan barang, serta mengubah persaratan konsultan  internasional,” ujarnya.


Agus melanjutkan, dalam rangka  memperjelas dan menghilangkan ketentuan yang multi tafsir, Perpres ini memperjelas keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), memperjelas tugas dan kewenangan Ketua dan Pokja ULP, memperjelas adanya penyetaraan teknis untuk pelelangan serta memperjelas bahwa yang berhak menyanggah adalah peserta yang memasukkan penawaran.


Sementara itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menilai pencegahan korupsi di tubuh pemerintah dengan cara mengeluarkan sejumlah peraturan bukanlah suatu tindakan yang efektif. Dia yakin peraturan ini nantinya akan ‘dimandulkan’ oleh aparat pemerintah sendiri, sehingga tidak berfungsi sesuai dengan semangat dari peraturan tersebut.


“Tidak efektif karena nanti peraturan tersebut juga mandul akibat aparat pemerintah itu sendiri,” kata Ucok ketika dihubungi kepada hukumonline.


Berdasarkan penilain Ucok, pemandulan peraturan yang dilakukan oleh aparat dikarenakan pemerintah hanya berorientasi pada uang. Sehingga apa pun aturan yang dikeluarkan guna mencegah praktik korupsi tidak akan berjalan dengan benar di Indonesia. (hukum online.com)