Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI


Pada hari ini Senin tanggal 18 September 2017 telah diadakan Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Dalam Sosialisasi tersebut membahas mengenai :

§  Sosialisasi  dari Maklumat Ketua Mahkamah Agung No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Isi dari maklumat ini bersifat wajib, segera dan sangat penting mengingat keadaan darurat dalam badan peradilan Indonesia dengan banyaknya peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) pada aparatur pengadilan. Semua pimpinan Pengadilan wajib menyampaikan isi dari maklumat tersebut.

§  Secara garis besar dalam maklumat tersebut disampaikan kembali mengenai :

  • Ø  PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya. Dalam PERMA tersebut dibahas mengenai ketentuan jam kerja, izin yang harus ada suratnya dan maks. 2 hari, Izin kerja lebih dari 2 hari dan maks. 14 hari harus mengajukan cuti.
  • Ø  Pengawasan hakim terhadap bidang, dibuat dokumentasinya (berupa catatat kapan pelaksanaan pengawasan dan apa saja temuannya)
  • Selain Ketua dan Wakil Ketua PN, para hakim, panitera, sekretaris dan PP harus menjadi pelopor kerja pegawai lainnya
  • Ø  PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Dalam PERMA tersebut ada 2 hal yang harus dilakukakan, yaitu pengawasan dari atasan langsung dan pengawasan secara melekat. Pengawasan terhadap Panmud dan Kasubbag dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan sedangkan pengawasan terhadap Panitera, Sekretaris dan Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua Pengadilan.
  • Ø  Dalam PERMA No. 8 Tahun 2016 juga membahas mengenai pemantauan ketaatan bawahan atas disiplin kerja dan kode etik, jika bawahan melanggar disiplin kerja dan kode etik tersebut, atasan dapat memeberikan rekomendasi pembebasan pekerjaan / diberhentikan sementara/ hukuman disiplin kepada bawahan ybs kepada pimpinan tingkat pertama
  • Ø PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dimana dilakukan pengawasan bersama dalam pengawasan kedispilinan, penerimaan pengaduan dari masyarakat serta penyampaian pengaduan tersebut terhadap pimpinan.

§  Bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai SOP yang telah berlaku di Pengadilan setempat agar ketertiban tetap terjaga.

§  Diharapkan proses perkara dapat berjalan dengan cepat dan lancar agar SIPP tidak menjadi merah (tunggakan perkara)

§  Perhatikan kembali saat mengisi absensi hadir, pulang, apel senin pagi, apel jumat sore. Sesuaikan saat mengisi absen manual dan finger print.

§  Peraturan-peraturan mengenai Disiplin Kerja sangat berkaitan dengan absensi dan berpengaruh juga pada remunerasi pegawai. Sehingga diharapkan tidak ada manipulasi baik dalam absen manual maupun finger print tersebut.

§  Untuk pegawai yang mengalami error dalam penginputan absen finger print harap dibuatkan surat keterangan yang menyatakan pegawai/hakim tersebut tidak dapat melakukan absen finger print karena error dari database.

Rapat diakhiri dengan doa serta foto bersama dengan seluruh Hakim, Pegawai dan Honorer untuk dokumentasi Sosialisasi. (Notulen Rapat)