Sidang Perkara Pidana PILAKADA Di Pengadilan Negeri Ciamis


Pada hari Rabu, Tanggal 25 Nopember 2015, telah berlangsung sidang pertama perkara pidana Pilkada Kabupaten Pangandaran dengan nomor register perkara pidana Nomor 2/Pid.Sus.Pemilihan/2015/PN Cms dengan terdakwa H. SUPRATMAN, B.Sc.S.Ap Bin SURIP MADRASIP yang dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Ciamis. Persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim JUDIJANTO HADI LAKSANA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI PURWANTO, SH., MH. dan A. NISA SUKMA AMELIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dbantu oleh ACEP NUROHMAN Sebagai Panitera Pengganti dan HERLINA, SH. Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis; Dalam sidang pertama tersebut Terdakwa H. SUPRATMAN, B.Sc.S.Ap Bin SURIP MADRASIP yang didampingi oleh Penasehat hukumnya MAMAN SUTARMAN, SH., Dkk. didakwa sebagaimana dalam dakwaan telah melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b UU RI no 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Dalam surat tuntutannya jaksa penuntut umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa, menyatakan Terdakwa H. SUPRATMAN,B.Sc.Ap Bin SURIP MADRASIP bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanan kampanye mengina calon bupati sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan namun pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir serta menghukum pula untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; Setelah mendengarkan nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa maka pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 Majelis Hakim mnembacakan putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghina Calon Bupati” dan oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan; serta Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; Atas putusan tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap untuk pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim.